DAFTAR SINGKATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAFTAR SINGKATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Daftar singkatan berikut digunakan secara konsisten di seluruh isi buku agar pembahasan lebih ringkas tanpa mengurangi ketepatan penyebutan dasar hukum.

Singkatan Kepanjangan
UUD NRI 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUPA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)
UUHT Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
UU Rumah Susun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
UU Wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
UU Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU HKPD Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
PP Peraturan Pemerintah
PP Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta perubahan-perubahannya
PP Jabatan PPAT Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
PP Hak Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
PP Wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf
PP PPh Pengalihan Hak Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Perpres Peraturan Presiden
Perpres Reforma Agraria Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Perpres ATR Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Perpres BPN Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
Permen ATR/BPN Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
PMNA/KBPN Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (penyebutan pada peraturan lama)
Perkaban Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kepmen ATR/BPN Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
SKPH Surat Keputusan Pemberian Hak
SKMHT Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
APHT Akta Pemberian Hak Tanggungan
PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPAT Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
PPAT Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus
BPN Badan Pertanahan Nasional
ATR/BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kantah Kantor Pertanahan
Kanwil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
HGU Hak Guna Usaha
HGB Hak Guna Bangunan
HM Hak Milik
HP Hak Pakai
HPL Hak Pengelolaan
HMSRS Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
SHM Sertipikat Hak Milik
SHGB Sertipikat Hak Guna Bangunan
SHGU Sertipikat Hak Guna Usaha
SHP Sertipikat Hak Pakai
SHMSRS Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
SKBG Sarusun Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun
BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PPh Pajak Penghasilan
NIB Nomor Identifikasi Bidang Tanah
NIBN Nomor Induk Berusaha (jika relevan dalam konteks penanaman modal)
IPPAT Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
BHP Balai Harta Peninggalan
WNI Warga Negara Indonesia
WNA Warga Negara Asing
BMN Barang Milik Negara
BMD Barang Milik Daerah

Catatan Penting

  1. Seluruh singkatan dalam buku ini mengikuti istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik pertanahan di Indonesia.
  2. Pada saat pertama kali suatu peraturan dibahas dalam setiap bab, nama lengkap peraturan akan dituliskan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya menggunakan singkatannya.
  3. Untuk memudahkan proses belajar, setiap pembahasan materi dan soal latihan akan selalu mencantumkan dasar hukum berupa pasal, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri yang menjadi rujukannya.

Related Post

No comments

Tinggalkan komentar