DAFTAR PERATURAN WAJIB HAFAL

Tidak semua peraturan memiliki bobot yang sama dalam Ujian PPAT. Berdasarkan ruang lingkup materi ujian, karakter soal, serta regulasi yang paling sering dijadikan dasar dalam pembahasan, berikut adalah daftar peraturan yang wajib dikuasai oleh setiap calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Untuk memudahkan proses belajar, setiap peraturan diberi tingkat prioritas sebagai berikut:

⭐⭐⭐⭐⭐ = Wajib dikuasai (sangat sering muncul)

⭐⭐⭐⭐ = Sangat penting

⭐⭐⭐ = Penting

⭐⭐ = Pelengkap

⭐ = Referensi tambahan

---

A. DASAR KONSTITUSIONAL DAN HUKUM PERTANAHAN

⭐⭐⭐⭐⭐ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Pasal 33 ayat (3)

⭐⭐⭐⭐⭐ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

• Seluruh Ketentuan Umum
• Hak Menguasai Negara
• Hak-Hak Atas Tanah
• Konversi Hak
• Ketentuan Pidana

---

B. PENDAFTARAN TANAH

⭐⭐⭐⭐⭐ PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⭐⭐⭐⭐⭐ PP Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

⭐⭐⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997

⭐⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

⭐⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

⭐⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah

---

C. JABATAN PPAT

⭐⭐⭐⭐⭐ PP Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan PPAT

⭐⭐⭐⭐⭐ PP Nomor 24 Tahun 2016
tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998

⭐⭐⭐⭐⭐ Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Jabatan PPAT

⭐⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2021
tentang Uang Jasa PPAT

---

D. HAK TANGGUNGAN

⭐⭐⭐⭐⭐ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan

⭐⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 22 Tahun 2017
tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT

---

E. WAKAF

⭐⭐⭐⭐ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf

⭐⭐⭐⭐ PP Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan UU Wakaf

---

F. RUMAH SUSUN

⭐⭐⭐⭐ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rumah Susun

---

G. REFORMA AGRARIA

⭐⭐⭐⭐ Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018
tentang Reforma Agraria

---

H. REKLAMASI

⭐⭐⭐ Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012

⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016

---

I. PAJAK DAN BPHTB

⭐⭐⭐⭐ PP Nomor 34 Tahun 2016
tentang Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

⭐⭐⭐⭐ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (BPHTB)

---

J. ORGANISASI ATR/BPN

⭐⭐⭐⭐⭐ Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020
tentang Kementerian ATR

⭐⭐⭐⭐⭐ Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020
tentang Badan Pertanahan Nasional

⭐⭐⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN

⭐⭐⭐ Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020
tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

---

K. PENANGANAN KASUS PERTANAHAN

⭐⭐⭐⭐ Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

---

L. KEBIJAKAN PELAYANAN PERTANAHAN

⭐⭐⭐ Perkaban Nomor 18 Tahun 2009
tentang LARASITA

---

M. LAMBANG ATR/BPN

⭐⭐ Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 59/Kep-5.11/III/2017

---

Prioritas Belajar

Apabila waktu persiapan Anda terbatas, fokuskan terlebih dahulu pada peraturan dengan tingkat prioritas ⭐⭐⭐⭐⭐. Pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar soal Ujian PPAT bersumber dari regulasi-regulasi tersebut.

Setelah menguasai seluruh regulasi prioritas utama, lanjutkan dengan regulasi tingkat ⭐⭐⭐⭐, kemudian ⭐⭐⭐. Regulasi dengan prioritas ⭐⭐ dan ⭐ digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terhadap materi tertentu.

Tips Belajar: Jangan hanya menghafal nomor peraturan. Pahami tujuan pembentukannya, ruang lingkup pengaturannya, pasal-pasal penting, serta hubungan antarperaturan. Pola soal Ujian PPAT lebih banyak menguji pemahaman konsep dan penerapan ketentuan daripada sekadar mengingat nomor pasal.